Penyerapan Anggaran, Sebuah Fenomena

Penyerapan Anggaran?

Sudah menjadi hal yang lumrah di hampir setiap instansi pemerintah bahwa dalam rangka memaksimalkan penggunaan anggaran yang telah diajukan sebelumnya, maka dilakukanlah sejumlah kegiatan yang dipaksakan (baca: diada-adakan). Hal ini tiada lain ialah untuk menghindari berkurangnya anggaran yang disetujui pada tahun-tahun berikutnya. Kegiatan-kegiatan yang tidak perlu, asli tapi palsu, akhirnya bermunculan, dan ini yang saya lihat selama tiga tahun lebih menjadi pelayan masyarakat sipil. Bahkan dengan berdalih penyerapan anggaran, uang rakyat (seakan-akan) dirampok. Mending kalau dalam nominal kecil, biasanya berjumlah puluhan juta rupiah. Inalillahi.

Sudah semestinya hal ini, paradigma tentang penyerapan anggaran harus dirubah. Kegiatan-kegiatan yang tidak perlu sudah seharusnya dihapus. Jangan sampai yang rakyat tersedot untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Anggaran harus bisa diserap seoptimal dan seefektif mungkin, bukan semaksimal mungkin. Pengurangan jatah anggaran pada tahun berikutnya bukanlah aib, kalau memang kegiatannya tidak banyak.

Lebih baik berkurang anggarannya, dari pada terserap maksimal tapi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak mutu. Jangan karena dalih penyerapan anggaran, kemudian menggunakan cara-cara yang tidak benar, menghalalkan sesuatu yang subhat (remang-remang) dengan berbagai alasan.

Ironis memang, dimana pada sebuah unit kerja yang banyak pekerjaannya, justru terkendala dana karena terganjal aturan. Di unit kerja lainnya justru menghambur-hamburkan dana untuk kegiatan yang dipaksakan, kegiatan-kegiatan yang tidak perlu. Akhirnya pekerjaan kurang terselesaikan dengan maksimal, sementara di unit kerja lain muncul Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif untuk pekerjaan-pekerjaan yang fiktif pula. Mestinya kita ingat utang-utang kita kepada luar negeri, jangan menjadi apatis. Jangan sampai utang tidak lunas-lunas.

Selain sistem, tentunya SDM sangat berperan penting dalam paradigma penyerapan anggaran ini. SDM yang jujur dan amanah sangat diperlukan untuk mewujudkan kepemerintahan yang profesional. Hendaknya kita tahu bahwa betapa tidak sedikit masyarakat (kaum marginal) yang kesusahan demi mendapatkan sesuap nasi (jadi keingat kemarin, lihat di tv, betapa susahnya seorang kakek membawa keranjang yang penuh buah apel hasil memanen kebun milik orang, naik turun bukit, sungguh semua ini demi bertahan hidup). Jadi gemes aja ngeliat pemandangan yang terjadi di beberapa instansi pemerintah yang notabene menggunakan uang rakyat dengan sembarangan alias tidak amanah.

Akhirnya dengan dimulai dari diri sendiri, mengajak kepada stakeholder untuk berkarya lebih baik, yang salah satunya dengan penggunaan anggaran yang efektif.